Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Air Bersih

Abstract

Sebagai salah satu infrastruktur dasar yang mendukung pembangunan, air bersih sebenarnya memiliki lebih banyak keterlibatan sektor swasta dibandingkan sektor lainnya karena dianggap sebagai sektor yang harus memberikan lebih banyak manfaat sosial, sehingga dibangun dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS), juga dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP), telah banyak diterapkan untuk mendukung penyediaan infrastruktur.  Banyak negara telah menerapkan KPS dengan berbagai pertimbangan, mulai dari keterbatasan anggaran pemerintah hingga keyakinan bahwa sektor swasta lebih profesional dalam mengelola infrastruktur.  Pada kenyataannya, sejumlah besar PAM terus beroperasi di lingkungan yang tidak menguntungkan dan menghadapi banyak tantangan saat mencoba meningkatkan kinerja komersial mereka.  Jurnal ini didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan di tiga provinsi pada tahun 2013: Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.  Implementasi Kemitraan Publik-Swasta (KPS) Infrastruktur Air Bersih diperiksa dalam jurnal ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan fokus pada fitur, keberhasilan, masalah, dan kesulitan KPS tersebut.  Wawancara mendalam dengan lembaga-lembaga penting dan kelompok fokus yang terdiri dari pemangku kepentingan terkait digunakan untuk mengumpulkan data primer.  Temuan studi ini dijelaskan melalui analisis deskriptif kualitatif menggunakan kerangka ekonomi pembangunan, ekonomi publik, dan ekonomi kelembagaan.  Temuan dari investigasi menunjukkan bahwa PPP Air Bersih di Indonesia diimplementasikan dalam beberapa model.  Di Jakarta, di mana PAM JAYA (Jakarta Raya) bekerja sama dengan investor dari Singapura (PT AETRA) dan Prancis (PT Lyonnaise Jaya), KPS memiliki masa konsesi terpanjang.  Sayangnya, karena manajemen PT PAM Jaya yang buruk dan posisi tawar yang lemah dalam kontrak kerjasama, keterlibatan sektor swasta dalam pasokan air bersih di Jakarta tidak mampu secara signifikan meningkatkan kinerja layanan atau operasi bisnis.  Meskipun belum sepenuhnya menjadi Kemitraan Publik-Swasta (KPS), yang seringkali merupakan investasi swasta, Tangerang adalah salah satu model yang lebih baik untuk penyediaan infrastruktur air minum.  Provinsi Jawa Timur, yang belum terbentuk karena masalah kelembagaan dan administratif, akan menjadi tuan rumah proyek investasi air minum PPP terbesar.