PERAN SATGAS SABER PUNGLI DALAM PEMBERANTASAN PUNGLI

STUDI PADA PERWAKO 53/2024 TENTANG SATGAS SABER PUNGLI DI KOTA PALEMBANG

Abstract

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk penyimpangan wewenang yang merusak tatanan hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini kerap terjadi pada sektor pelayanan publik, termasuk di jalur transportasi truk wilayah Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Palembang membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 sebagai langkah strategis dalam memberantas praktik pungli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satgas Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungli di Kota Palembang, khususnya di Kecamatan Kertapati, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, serta didasarkan pada teori kebijakan publik Mohamad Steven Alim yang mencakup lima tahapan, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli telah memberikan dampak positif dalam menekan praktik pungli melalui kegiatan operasi penertiban, sosialisasi, dan upaya pencegahan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, strategi pemberantasan pungli di Kota Palembang memerlukan penguatan komitmen politik (political will), peningkatan sinergi antarlembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat agar tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas dapat tercapai secara berkelanjutan.