POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR DI KOTA PALEMBANG

STUDI KASUS PADA PENATAAN KABEL JARINGAN INTERNET 2019-2023

Abstract

Penelitian ini menganalisis politik tata kelola infrastruktur di Kota Palembang dengan fokus pada penataan kabel jaringan internet pada periode 2019–2023 di masa kepemimpinan Walikota Harnojoyo. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-struktur dengan pihak pemerintah dan penyedia layanan, serta dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penataan telah dilakukan melalui pembentukan tim teknis bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) untuk merapikan kabel pada titik-titik strategis kota. Namun, penataan infrastruktur ini menghadapi hambatan serius berupa ketiadaan Peraturan Walikota (Perwali) khusus yang mengatur detail teknis pemasangan kabel internet serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Setiap dinas terkait cenderung bekerja secara sektoral tanpa integrasi kebijakan yang menyeluruh, sehingga penataan belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur jaringan internet bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan kebijakan dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan urgensi penyusunan Perwali dan pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antarinstansi guna mendukung implementasi Smart City secara efektif di Kota Palembang.