FENOMENA PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH DI KUA NIMBORAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Study Kasus KUA Nimboran Kab. Jayapura

Abstract

Fenomena pernikahan wanita hamil diluar nikah di KUA Nimboran kab. Jayapura. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh; 1). Prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Nimboran Jayapura. 2). Pandangan Fuqaha terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Nimboran Jayapura. 3). Dampak hukum dan sosial dari pernikahan wanita hamil di luar nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Riseach) melalui pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, menentukan lokasi penelitian serta memilih informan sebagai subjek peneliti dengan menggunakan teknik populasi dan sampel menarik kesimpulan serta melakukan pertimbangan terhadap informan, menggunakan instrumen penelitian dan juga teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, proses pernikahan wanita hamil luar nikah sama prosesnya seperti pernikahan biasa pada umumnya bedanya jika didapati bahwa catin perempuan dalam keadaan hamil maka pihak kepala KUA akan memerintahkan membuat surat pernyataan bahwa bayi yang sedang dikandung oleh catin wanita merupakan hasil hubungan badan dengan laki-laki yang menjadi calon pengantinnya dan pihak KUA memberikan nasihat supaya pasangan catin tersebut bertobat kepada Allah SWT. Kedua, Jika dilihat dari perspektif hukum islam (pendapat para fuqaha) dalam melaksanakan tugasnya kepala KUA mengambil pendapat madzhab hanafi yang mana kepala KUA akan menikahkan calon pengantin wanita yang sedang hamil tersebut apabila yang menikahinya merupakan ayah bilogis dari janin yg sedang dikandungnya. Ketiga Fenomena kasus wanita hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Nimboran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pergaulan bebas, kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua, serta minimnya lembaga pendidikan agama seperti pesantren untuk anak usia remaja.